SELAMAT DATANG DI KANTOR BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | BASARNAS KENDARI | EMERGENCY CALL 115 | 0401 3196557


Ekspektasi dan Tuntutan Humas Basarnas


JAKARTA – Humas Basarnas terus bebenah. Internal maupun eksternal terus-menerus diperbaiki. Tidak hanya kapasitas, tetapi juga character para staf-nya mendapatkan perhatian serius dari Kepala Bagian Humas, Didi Hamzar.“Humas Basarnas harus berkualitas. Tugas Humas cukup berat, salah satunya berkaitan dengan sense of publishing yang ending-nya adalah pencitraan institusi,” ungkapnya.  

Humas harus bisa memberikan penerangan dan pemahaman untuk membangun opini publik yang kontruktif dan membangun. Sebagai corongnya institusi, Humas harus santun agar bisa menjembatani kepentingan maupun kebijakan dari pemangku kekuasaan agar implementasinya benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat.{READMORE} 

 

Untuk mewujudkan harapan yang besar itu, Didi tidak memungkiri jika masih banyak kekurangan maupun kelemahan, khususnya peran humas di daerah atau Kantor SAR.

“Peran humas itu harus simultan, mereka harus fokus pada pekerjaannya dan mendapat support penuh dari Kepala Kantor SAR,” ungkapnya.

 

Humas harus melekat pada pelaksanaan operasi SAR maupun kegiatan-kegiatan kedinasan para pimpinan. Selain fungsi dokumentasi, mereka harus bisa menyuguhkan informasi yang up to date dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sebagai contoh adalah pelaksanaan operasi SAR. Banyak yang tidak tahu bagaimana rumitnya operasi, mulai dari perencanaan, pelaksaan, hingga penutupan. Bahkan, masyarakat tidak tahu seperti apa ekstrem-nya lokasi musibah maupun bencana itu. Tidak mengerti bagaimana para rescuer Basarnas menyabung nyawa, bergelut dengan maut ketika menjangkau, menyelamatkan atau mengevakuasi korban. Di situlah peran humas yang melekat pada proses pelaksanaan operasi SAR harus benar-benar optimal, cepat dan efektif.

 

 

“Saat berlangsung operasi SAR, SMC secara otomatis sudah harus menunjuk atau melibatkan humas untuk pendokumentasian pelaksanaan operasi. Tim humas sudah harus menyiapkan peralatan, seperti camera dan video dan bergerak karena mereka tidak boleh kehilangan momen-momen penting dalam operasi SAR,” ungkapnya.     

Seperti diketahui, Bagian Humas Basarnas membawahi Sub Bagian Pers, Media dan Publikasi serta Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga. Dua Subbag ini harus optimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hubungan dengan media massa, baik elektronik, cetak maupun online terus menerus dirintis. Bagaimanapun, media massa harus menjadi mitra kerja Bagian Humas. Mereka memiliki segmen (pemirsa maupun pembaca) dan menjadi perantara Basarnas dengan masyarakat luas untuk kepentingan sosialisasi. Tidak hanya terpaku pada kinerja Basarnas pada saat pelaksanaan operasi SAR, tetapi juga sosialisasi terkait program kerja, kebijakan dan yang terpenting upayaSAR Preventive kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami pentingnya pemahaman tentang SAR, mengingat masyarakat hidup di negara yang telah mendapat caps sebagai ‘supermarket’-nya bencana. Caps yang realistis, mengingat banyaknya potensi kecelakaan maupun bencana yang setiap saat mengancam nyawa masyarakat baik di darat, laut, maupun udara.

Kecelakaan maupun bencana memang tidak bisa diprediksi (unpredictable). Karenanya, masyarakat harus memiliki mindset SAR agar saat terjadi kecelakaan maupun bencana minimal mampu menyelamatkan diri sendiri. Dengan pemahaman SAR, diharapkan jumlah korban bisa diminimalisir.

 

“Salah satu faktor yang mengakibatkan jumlah korban tinggi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang SAR, itu menjadi pekerjaan kami untuk persuasi kepada masyarakat luas tentang SAR,” jelas Didi.Salah satunya, lanjut Didi, dengan merangkul media massa. Semua media massa equal of journalism. Karena media massa, besar atau kecil, memiliki payung hukum yang sama yakni UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik. Sementara korelasinya diimplementasikan dalam UU Nomor Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam aturan tersebut sangat jelas bahwa institusi pemerintah wajib mempublikasikan apapun kebijakan-kebijakannya melalui media massa agar dipantau oleh masyarakat luas. Media massa menjadi representasi masyarakat. Selebihnya, demi mewujudkan sistem pemerintahan yang good governance. Paradigma ini terus dibangun oleh pemerintah agar apapun jenis kebijakan yang bersumber dari keuangan rakyat bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel untuk kemaslahatan rakyat juga, termasuk Basarnas.

 

 

Sementara Subbag Hubungan Antar Lembaga adalah membangun link atau hubungan baik dengan semua stake holder, baik dari pemerintah, swasta maupun organisasi. Hubungan yang erat ini akan menjadi embrio kerjasama sehingga semua masyarakat berpotensi SAR baik dari dalam maupun luar negeri bisa terintegrasi dengan baik. Integrasi ini sangat penting, mengingat pelaksanaan operasi SAR adalah misi kemanusiaan. Pekerjaan yang memiliki dimensi moral, integritas, tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan.

 

“Element terpenting kita bukan pada otak, tetapi ada pada apa yang menuntun otak kita, yaitu kepribadian, hati, kebaikan dan ide-ide yang progresif,” pungkas Didi. (*)



Kategori General Berita .
Pengunggah : author
15 April 19:02 WIB